PESISIR SELATAN, indekssumbar.com – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai mematangkan rencana pembangunan Command Center sebagai langkah memperkuat sistem pemerintahan digital, integrasi informasi, serta efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Gagasan pembangunan pusat kendali pemerintahan tersebut berawal dari kunjungan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, bersama Penjabat Sekretaris Daerah saat itu, Eva Fauza Yuliasman, SE., M.Si., ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pessel pada awal 2026.
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mendorong perubahan peran Diskominfo, dari yang selama ini identik dengan urusan komunikasi dan publikasi pemerintah, menjadi salah satu motor penggerak integrasi data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan, Eva Fauza Yuliasman, SE., M.Si., yang turut menggagas langkah awal tersebut, menilai keberadaan Command Center memiliki arti strategis bagi tata kelola pemerintahan modern.
Menurutnya, dengan kondisi geografis Pesisir Selatan yang memanjang di sepanjang pesisir Sumatera Barat, mencakup 15 kecamatan dan 182 nagari, pemerintah membutuhkan sistem informasi yang mampu menyajikan kondisi daerah secara cepat, akurat, dan terintegrasi.
“Command Center ini bukan sekadar membangun gedung atau menyediakan layar pemantauan. Yang paling penting adalah bagaimana informasi dari seluruh perangkat daerah dapat terintegrasi, sehingga pimpinan daerah memiliki gambaran yang lebih utuh dalam mengambil keputusan,” demikian kutipan yang disiapkan berdasarkan pokok gagasan Eva Fauza.
Setelah gagasan tersebut mendapat perhatian Bupati Hendrajoni, Diskominfo Pessel mulai menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyiapkan desain bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Dalam waktu relatif singkat, dokumen desain dan RAB berhasil disusun dan disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan. Dokumen perencanaan itu telah mendapatkan persetujuan Bupati untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Pembangunan fisik Command Center sendiri direncanakan pada tahun anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan kesiapan anggaran, mekanisme perencanaan pembangunan daerah, serta ketentuan penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Eva Fauza menegaskan, keberadaan Command Center nantinya harus mampu memberikan manfaat nyata terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Harapannya, pemerintah daerah tidak lagi bekerja dengan informasi yang berjalan sendiri-sendiri. Data pembangunan, pelayanan publik, pengaduan masyarakat, kondisi infrastruktur hingga informasi kebencanaan perlu dikelola secara terintegrasi agar koordinasi dan tindak lanjut bisa lebih cepat,” menjadi salah satu pesan yang dapat ditonjolkan dalam pengembangan Command Center tersebut.
Jawab Tantangan Geografis Pesisir Selatan
Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, integrasi informasi menjadi kebutuhan penting mengingat luas wilayah dan jarak antarkawasan yang cukup jauh.
Dengan keberadaan 182 nagari, pemerintah daerah membutuhkan mekanisme pemantauan yang dapat membantu memperoleh informasi mengenai kondisi lapangan, perkembangan pembangunan, serta berbagai persoalan pelayanan masyarakat.
Dalam situasi kebencanaan, misalnya, informasi mengenai lokasi terdampak, kondisi masyarakat, akses jalan, kebutuhan bantuan, dan perkembangan penanganan harus dapat diperoleh secara cepat.
Begitu pula dalam pelayanan publik, Command Center diharapkan menjadi instrumen pendukung untuk memantau kinerja pelayanan, menerima informasi pengaduan, serta membantu pimpinan daerah menentukan langkah penanganan.
“Teknologi harus menjadi alat untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Jangan sampai Command Center hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi tidak memberikan perubahan terhadap kualitas pelayanan,” demikian substansi pesan yang ingin ditekankan dalam pembangunan pusat kendali tersebut.
Didukung Capaian SPBE 4,63
Rencana pembangunan Command Center juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital Pemkab Pesisir Selatan.
Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya telah mencatatkan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,63 dari skala 5.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan digital yang lebih terintegrasi.
Namun, tingginya indeks SPBE perlu diikuti dengan kemampuan mengoptimalkan berbagai aplikasi, infrastruktur, dan data yang dimiliki pemerintah daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, pembangunan Command Center tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan perangkat teknologi. Kesiapan sumber daya manusia, kualitas data, keamanan informasi, interoperabilitas sistem, serta komitmen seluruh OPD menjadi faktor penentu keberhasilannya.
Target 2027, Bukan Hanya Membangun Infrastruktur
Menjelang rencana pembangunan pada 2027, sejumlah aspek perlu dipersiapkan, mulai dari konsep operasional, kebutuhan perangkat, kesiapan jaringan, standar integrasi data, hingga pembagian tanggung jawab masing-masing OPD.
Diskominfo akan memiliki peran penting dalam pengembangan sistem dan integrasi teknologi. Sementara itu, setiap OPD harus memastikan data sektoral yang dikelolanya akurat, mutakhir, dan dapat dipertukarkan sesuai ketentuan.
Keberhasilan Command Center nantinya tidak diukur dari kemegahan bangunan maupun banyaknya layar monitor yang terpasang.
Lebih dari itu, ukuran keberhasilannya adalah seberapa cepat pemerintah merespons persoalan masyarakat, seberapa akurat informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, serta seberapa efektif koordinasi antarperangkat daerah.
Bagi Pesisir Selatan, Command Center diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang modern, transparan, responsif, dan berbasis data.
Gagasan yang berawal dari sebuah kunjungan kedinasan pada awal 2026 kini telah berkembang menjadi perencanaan pembangunan yang lebih konkret.
Pesisir Selatan sedang menyiapkan bukan hanya sebuah gedung, melainkan fondasi baru bagi sistem kerja pemerintahan yang lebih terhubung dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
