KEPULAUAN MERANTI, indekssumbar.com – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2031.
Pengukuhan berlangsung di Afifa Ballroom Selatpanjang, Minggu (1/11/2026), dan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, unsur Forkopimda, jajaran KPU dan Bawaslu, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Meranti, serta sejumlah pimpinan partai politik.
Dalam kesempatan tersebut, Asmar mengajak seluruh kader PKB untuk memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan partai politik harus mampu menjadi wadah perjuangan yang tidak hanya aktif dalam agenda politik, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi, memahami persoalan, serta ikut menghadirkan solusi.
“Jadikan PKB sebagai rumah perjuangan yang terbuka, tempat membangun gagasan, memperkuat persaudaraan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegas Asmar.
Ia juga menyoroti pentingnya profesionalitas dalam menjalankan dua amanah yang kini diembannya, yakni sebagai Ketua DPC PKB sekaligus Bupati Kepulauan Meranti.
Asmar menegaskan, kedua jabatan tersebut memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan berbeda sehingga harus dijalankan secara proporsional.
Sebagai pimpinan partai, dirinya bertanggung jawab membangun organisasi dan menjaga soliditas kader. Namun, dalam kapasitas sebagai kepala daerah, ia menegaskan bahwa pelayanan pemerintahan harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun golongan.
“Kedua tanggung jawab tersebut harus dijalankan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, dengan tetap mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asmar menekankan bahwa pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Diperlukan dukungan, keterlibatan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi politik, demi mendorong percepatan pembangunan daerah.
Menurut Muzamil, kebersamaan dan komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Melalui komunikasi dan kebersamaan yang baik, berbagai program pembangunan dapat kita dorong bersama demi kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DPC PKB Kepulauan Meranti yang baru dikukuhkan. Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Riau, M. Dunir, menyampaikan apresiasi terhadap kepengurusan PKB Kepulauan Meranti. Ia menilai organisasi tersebut memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam membangun kekuatan partai di daerah.
Dunir mengingatkan seluruh pengurus dan kader agar terus menjaga kekompakan, memperkuat konsolidasi internal, serta mempersiapkan diri menghadapi agenda politik mendatang.
“Jaga partai, persiapkan diri menghadapi pemilu, dan tetap solid serta kompak untuk memenangkan PKB di Kepulauan Meranti,” pesannya.
Ia juga memberikan penghargaan kepada kepengurusan periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusinya dalam membesarkan PKB di Kepulauan Meranti, termasuk keberhasilan mengantarkan kader partai menjadi Bupati Kepulauan Meranti.
Pengukuhan kepengurusan DPC PKB Kepulauan Meranti periode 2026–2031 ini menjadi momentum penting bagi partai untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan peran politiknya di tengah masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Asmar, PKB Meranti diharapkan mampu menjaga soliditas kader sekaligus berkontribusi dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Red/006
