PESISIR SELATAN, Indekssumbar.com – Kelangkaan dan tingginya harga pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan petani di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Persoalan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Gerindra, Muchlis Yusuf Abit, ST., MM., menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah di Padang Laban, Nagari Pasir Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, pada 17 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi yang dinilai belum sesuai dengan harapan petani.
Menanggapi aspirasi itu, Muchlis meminta masyarakat ikut berperan aktif mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Ia juga mengimbau warga agar segera melaporkan apabila menemukan penjualan pupuk dengan harga yang melebihi ketentuan pemerintah.
“Termasuk pengawasan pupuk. Kalau ada harga mahal, laporkan pada kami,” ujar Muchlis di hadapan masyarakat Padang Laban.
Menurut Muchlis, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi perlu dilakukan secara bersama-sama agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak merugikan petani. Ia menegaskan, laporan masyarakat dapat menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait.
Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran maupun penjualan pupuk bersubsidi, termasuk jika harga yang diterapkan pengecer diduga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
Sosialisasi Pajak Daerah dan Pembangunan
Selain menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan Sosper Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan daerah.
Muchlis menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari infrastruktur hingga sektor pendidikan dan kesehatan.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan memahami kewajiban perpajakan sekaligus mengetahui kaitan penerimaan pajak dengan pembiayaan pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada 17 Oktober 2026 sekitar pukul 10.25 WIB itu dihadiri masyarakat setempat, tokoh nagari, serta unsur pemerintahan kecamatan. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan foto bersama.
Kader Gerindra Diminta Kawal Program Pemerintah
Usai kegiatan sosialisasi, Muchlis Yusuf Abit yang juga menjabat Ketua DPC Gerindra, didampingi Sekretaris DPC, H. Raflis, SH., MM., melanjutkan pertemuan dengan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Laskar Gerindra.
Dalam pertemuan tersebut, Muchlis meminta para kader ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta revitalisasi sekolah.
Menurutnya, pengawasan dan keterlibatan masyarakat diperlukan agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Selain itu, Muchlis menyampaikan harapannya agar pembangunan Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu dapat diperjuangkan ke depan. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Rangkaian kegiatan itu menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat, masyarakat, dan kader partai untuk membahas persoalan yang dihadapi warga, mulai dari keluhan petani mengenai pupuk bersubsidi hingga kebutuhan pembangunan dan peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Red/002
