PESISIR SELATAN IndeksSumbar.com – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pesisir Selatan kian memanas. Belum tuntas polemik penetapan Ketua DPC, sejumlah kader kembali merantai sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Jalan M.H. Thamrin, Rawang, Painan, Kamis (15/10/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes lanjutan setelah sebelumnya kader memalang sekretariat partai. Mereka mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP mengevaluasi, bahkan membatalkan Surat Keputusan (SK) penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam aksi itu, sejumlah spanduk penolakan terhadap Yunesel Indra terpasang di sekitar sekretariat. Para kader menilai penetapan tersebut tidak mencerminkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Pesisir Selatan yang digelar pada 9 Juni 2026.
Polemik semakin mengemuka setelah DPP PPP menerbitkan SK Nomor 0713/SK/DPP/C/IX/2026 tertanggal 8 September 2026 tentang susunan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan. SK tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP PPP, H. Muhammad Mardiono, bersama Wasekjen DPP PPP, Jabbar Idris.
Persoalannya, sejumlah kader yang terlibat dalam proses Muscab mempertanyakan dasar penetapan tersebut. Mereka menilai keputusan DPP perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut kesesuaiannya dengan hasil musyawarah dan mekanisme organisasi partai.
Salah seorang tim formatur dari PAC PPP Kecamatan Lengayang, Sosrizal, Datuak Lelo Mandaro Padang, menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan sekadar persoalan menerima atau tidak menerima figur ketua. Menurutnya, persoalan utama terletak pada penghormatan terhadap hasil Muscab dan mekanisme pengambilan keputusan organisasi.
Ia menyebut Muscab PPP Pesisir Selatan telah menghasilkan keputusan terkait kepemimpinan DPC. Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada DPW PPP Sumatera Barat untuk diproses sesuai mekanisme organisasi.
“Kami mempertanyakan, untuk apa Muscab dilaksanakan jika hasilnya justru tidak menjadi acuan dalam penetapan kepengurusan? Jangan sampai keputusan yang lahir dari forum resmi partai kehilangan makna karena adanya rekomendasi yang dinilai tidak sejalan dengan hasil Muscab. DPP harus membuka persoalan ini secara terang dan mengevaluasi SK tersebut demi menjaga kepercayaan kader terhadap organisasi,” tegas Sosrizal.
Ia juga mendesak Ketua DPW PPP Sumatera Barat agar bertanggung jawab atas polemik yang terjadi. Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, ia meminta yang bersangkutan mempertimbangkan pengunduran diri.
Sosrizal menuding rekomendasi DPW kepada DPP menjadi salah satu faktor yang memicu persoalan tersebut. Namun, tudingan itu perlu dijawab secara terbuka oleh pihak DPW agar polemik tidak terus berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Ia bersama sejumlah kader lainnya juga meminta DPP PPP mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan membatalkan SK penetapan Yunesel Indra yang mereka nilai bermasalah secara administratif dan prosedural.
Keberatan serupa disampaikan Husen, tim formatur Muscab PPP Pesisir Selatan yang juga menjabat Ketua PAC PPP Pancung Soal. Ia menyayangkan konflik tersebut terus berlarut hingga berujung pada aksi perantaian sekretariat partai.
Menurutnya, persoalan ini semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal dengan mengedepankan hasil musyawarah, bukan membiarkan perbedaan keputusan memicu pertentangan di tingkat akar rumput.
“Kami meminta DPW dan DPP PPP tidak menutup mata terhadap keberatan kader. Hasil Muscab harus dihormati, bukan dikesampingkan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada persoalan dalam proses penetapan, buka secara transparan dan selesaikan sesuai aturan partai. Jangan biarkan kader terus bertanya-tanya dan kepercayaan terhadap kepemimpinan partai semakin terkikis,” ujar Husen.
Ia menegaskan, penyelesaian polemik harus mengutamakan kepastian mekanisme organisasi agar konflik tidak semakin meluas.
Desakan serupa datang dari Martias, salah seorang tim formatur yang juga menjabat Ketua PAC PPP Tarusan. Ia berharap DPP segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri polemik yang telah memicu aksi terbuka di sekretariat partai.
“DPP jangan membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Kami meminta SK penetapan Ketua DPC dievaluasi secara serius karena kami menilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan yang dibahas dalam Muscab. Jika hasil musyawarah tidak dijadikan pegangan, lalu apa arti Muscab bagi kader di daerah? DPP harus segera memberikan kepastian agar konflik ini tidak semakin merusak soliditas partai,” kata Martias.
Menurutnya, keputusan yang tegas dan transparan diperlukan untuk mencegah konflik internal berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar.
Dalam aksi tersebut, sebanyak 10 Pengurus Anak Cabang (PAC) di Kabupaten Pesisir Selatan disebut ikut menyatakan penolakan terhadap penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pessel.
Ketua PAC PPP Pancung Soal, Harmoko, memperingatkan bahwa konflik yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan organisasi partai di daerah.
“Jangan tunggu sampai konflik ini benar-benar memecah belah kader. Jika keberatan dari PAC terus diabaikan dan tidak ada penyelesaian yang jelas, persoalan ini bisa berkembang menjadi perpecahan yang jauh lebih rumit. DPP harus segera turun tangan, mendengar semua pihak, dan mengambil keputusan yang adil berdasarkan aturan serta hasil Muscab,” ujar Harmoko.
Red/001
