WARSAW, indekssumbar.com – Ketegangan politik di Polandia semakin memanas setelah Presiden Karol Nawrocki memutuskan menghentikan perjalanan kenegaraannya menuju Senegal dan kembali ke tanah air menyusul gejolak di Mahkamah Konstitusi negara tersebut.
Keputusan itu diambil setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Polandia, Bogdan Święczkowski, dinyatakan diskors dari jabatannya. Situasi tersebut memicu gelombang protes dari kelompok oposisi dan pendukung Partai Law and Justice (PiS).
Presiden Nawrocki yang saat itu tengah berada dalam penerbangan menuju Senegal menyampaikan keputusannya melalui media sosial X.
“Dalam situasi seperti ini, Presiden harus berada di Polandia. Saya menghentikan penerbangan menuju Senegal. Saya kembali,” tulis Nawrocki.
Ketegangan terjadi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa pada Jumat (30/10/2026). Aparat kepolisian dikerahkan untuk mengamankan lokasi setelah puluhan demonstran berkumpul menyuarakan penolakan terhadap penangguhan pimpinan lembaga peradilan tersebut.
Polisi melaporkan tiga orang diamankan setelah sejumlah demonstran menerobos pagar gedung dan melemparkan benda ke arah petugas.
Konflik Pemerintah dan Oposisi
Perselisihan ini merupakan bagian dari konflik politik berkepanjangan antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk yang berhaluan pro-Eropa dengan kelompok nasional-konservatif Partai Law and Justice (PiS).
Pemerintahan Tusk yang mulai berkuasa pada 2023 berkomitmen memulihkan independensi lembaga peradilan yang dinilai mengalami politisasi selama pemerintahan PiS periode 2015–2023.
Namun, upaya reformasi tersebut menghadapi perlawanan dari kelompok oposisi dan Presiden Nawrocki yang memiliki kedekatan politik dengan PiS.
Ketegangan terbaru muncul setelah hakim Anna Korwin-Piotrowska mengeluarkan keputusan penangguhan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski dan Wakil Ketua Bartłomiej Sochański.
Langkah tersebut memicu perdebatan mengenai legalitas dan kewenangan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi Polandia. Pihak lembaga peradilan itu sendiri menolak keputusan penangguhan dan menyebut tindakan tersebut tidak sah.
Perdana Menteri Tegaskan Pemulihan Supremasi Hukum
Di tengah meningkatnya ketegangan, Perdana Menteri Donald Tusk menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memulihkan supremasi hukum di Polandia.
Menurut Tusk, proses tersebut memang sulit dan terkadang menyakitkan, tetapi membutuhkan tindakan tegas agar independensi lembaga negara dapat dipulihkan.
Sementara itu, kelompok oposisi menilai langkah pemerintah justru merupakan bentuk intervensi terhadap lembaga peradilan. Sejumlah tokoh PiS bahkan mengecam penangguhan tersebut sebagai serangan terhadap tatanan konstitusi.
Hingga perkembangan terakhir, aparat kepolisian masih melakukan pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi.
Perselisihan tersebut menjadi babak baru dalam konflik politik Polandia yang telah berlangsung bertahun-tahun, sekaligus memperlihatkan tajamnya perbedaan pandangan mengenai independensi peradilan, supremasi hukum, dan kewenangan lembaga negara.
Sumber: CNN, Reuters, Associated Press.
Indeks Sumbar – Fakta dalam Berita.
